Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang boleh dibayarkan kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Gubernur wajib menetapkan UMP (upah minimum provinsi) setiap tahun, sedangkan UMK (kabupaten/kota) hanya ditetapkan kalau hasil hitungannya lebih tinggi dari UMP. UMP diumumkan paling lambat 21 November, UMK paling lambat 25 November, dan keduanya berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya. Kabupaten/kota yang tidak punya UMK memakai UMP. Aturannya ada di Pasal 88C sampai 88E UU 13/2003 sesudah diubah UU 6/2023 dan di PP 36/2021 sesudah diubah PP 51/2023 dan PP 49/2025.
Dua hal yang sering keliru. Upah minimum bukan gaji minimal semua karyawan: mulai tahun kedua bekerja, upah berpedoman pada struktur dan skala upah perusahaan. Dan tidak ada lagi izin penangguhan upah minimum, karena Pasal 90 UU 13/2003 dihapus UU 6/2023.
Dasar hukum per 15 Oktober 2026
- Pasal 88A, 88C sampai 88E, 90A dan 90B UU 13/2003 sesudah UU 6/2023.
- PP 36/2021 BAB V (Pasal 23 sampai 35) dan BAB VI (Pasal 36 sampai 38), sesudah diubah PP 51/2023 dan PP 49/2025, yang berlaku sejak 17 Desember 2025.
- Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 amar 12 sampai 15, yang mewajibkan upah minimum sektoral provinsi dan memberi arti pada "indeks tertentu".
- UU 1/2026 untuk ancaman pidana Pasal 185, berlaku 2 Januari 2026.
DPR mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang pada 6 Oktober 2026, dengan 23 bab dan 313 pasal (DPR RI). Naskah resminya belum dipublikasikan, dan aturan pelaksananya diberi waktu paling lambat satu tahun sejak diundangkan. Sampai aturan pelaksana yang baru terbit, aturan di atas tetap dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru. Artikel ini akan diperbarui begitu naskahnya tersedia.
Jenis upah minimum
| Jenis | Penetapan | Wajib atau dapat | Syarat | Dasar |
|---|---|---|---|---|
| UMP | Gubernur | Wajib, setiap tahun | Berlaku di kabupaten/kota yang tidak punya UMK | UU Pasal 88C ayat 1; PP 36/2021 Pasal 27 |
| UMK | Gubernur, atas rekomendasi bupati atau wali kota | Dapat | Hasil hitungan lebih tinggi dari UMP; kabupaten/kota yang belum punya UMK harus memenuhi syarat pertumbuhan ekonomi | UU Pasal 88C ayat 2 dan 3; PP 36/2021 Pasal 31 dan 31A |
| UMSP | Gubernur | Wajib | Sektor tertentu, nilainya harus lebih tinggi dari UMP | PP 49/2025 Pasal 35A sampai 35C; MK 168 amar 12 |
| UMSK | Gubernur | Dapat | Sektor tertentu, nilainya harus lebih tinggi dari UMK | PP 49/2025 Pasal 35F sampai 35H |
Sektor tertentu untuk upah minimum sektoral ditentukan dengan tiga kriteria: kategori usaha menurut klasifikasi lapangan usaha 5 digit, lebih dari satu perusahaan berskala menengah atau besar di sektor itu, dan karakteristik serta risiko kerja yang berbeda dari sektor lain (Pasal 35B). Penjelasan PP 36/2021 Pasal 67 ayat 2 merumuskan pembagian wilayahnya: UMK berlaku kalau kabupaten/kota itu menetapkannya, kalau tidak berlaku UMP.
Berlaku untuk siapa
| Pekerja | Patokan upah | Dasar |
|---|---|---|
| Masa kerja kurang dari 1 tahun | Upah minimum, sejak hari pertama termasuk masa percobaan | UU Pasal 88E ayat 1; PP 36/2021 Pasal 24 ayat 1 |
| Masa kerja kurang dari 1 tahun, jabatan mensyaratkan kualifikasi tertentu | Boleh di atas upah minimum sejak awal | Pasal 24 ayat 1a |
| Masa kerja 1 tahun atau lebih | Berpedoman pada struktur dan skala upah | Pasal 24 ayat 2; UU Pasal 92 |
| Usaha mikro dan kecil | Dikecualikan. Upah disepakati, paling sedikit 50% rata-rata konsumsi masyarakat provinsi dan 25% di atas garis kemiskinan provinsi | UU Pasal 90B; PP 36/2021 Pasal 36 sampai 38 |
Yang dibandingkan dengan upah minimum adalah upah tanpa tunjangan, atau upah pokok ditambah tunjangan tetap. Kalau upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok saja sudah harus sebesar upah minimum (Pasal 23). Pembagian komponen ini dibahas di komponen gaji. Kriteria usaha mikro dan kecil mengikuti peraturan di bidang UMKM; PP 36/2021 tidak menyebut angkanya.
Cara menghitung kenaikan
Rumusnya ada di Pasal 26 ayat 4 dan 5: UM tahun depan sama dengan UM tahun ini ditambah {inflasi + (PE × α)} × UM tahun ini.
| Variabel | Arti | Catatan |
|---|---|---|
| Inflasi | Inflasi provinsi: perubahan indeks harga konsumen September tahun berjalan terhadap September tahun sebelumnya | Penjelasan Pasal 26 ayat 5 |
| PE | Pertumbuhan ekonomi. Provinsi memakai PDRB kuartal I sampai III tahun berjalan dan kuartal IV tahun sebelumnya; kabupaten/kota memakai PDRB tahun sebelumnya | Data dari lembaga statistik |
| α | 0,50 sampai 0,90, ditentukan dewan pengupahan dengan menimbang keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak | PP 51/2023 masih 0,10 sampai 0,30 |
Kalau hasil penyesuaian nol atau negatif, upah minimum sama dengan tahun berjalan (Pasal 26 ayat 9). Contoh dengan angka rekaan: UM Rp3.000.000, inflasi 2,5%, PE 5%, α 0,7. Nilai penyesuaiannya (0,025 + 0,05 × 0,7) × Rp3.000.000 = Rp180.000, jadi UM baru Rp3.180.000.
Kalender
| Jenis | Ditetapkan dan diumumkan | Berlaku | Dasar |
|---|---|---|---|
| UMP | Paling lambat 21 November | 1 Januari tahun berikutnya | PP 36/2021 Pasal 29 |
| UMK | Paling lambat 25 November, dulu 30 November | 1 Januari | Pasal 35 ayat 2 (PP 49/2025) |
| UMSP | Paling lambat 5 hari setelah UMP ditetapkan | 1 Januari | Pasal 35E |
| UMSK | Paling lambat 5 hari setelah UMK ditetapkan | 1 Januari | Pasal 35J |
Kalau tanggalnya jatuh pada hari Minggu atau hari libur, UMP diumumkan satu hari sebelumnya, sedangkan UMK dan upah minimum sektoral satu hari sesudahnya. Per 15 Oktober 2026 belum ada Permenaker khusus untuk upah minimum 2027; yang terakhir, Permenaker 16/2024, hanya mengatur 2025, dan upah minimum 2026 diatur langsung PP 49/2025 Pasal II. Tenggat umum berlaku untuk 2027: UMP paling lambat Sabtu 21 November 2026, UMK paling lambat Rabu 25 November 2026, berlaku Jumat 1 Januari 2027.
Cara membaca Keputusan Gubernur
Contohnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta 1142/2025 tentang UMP 2026, ditetapkan 23 Desember 2025.
| Bagian | Isi di contoh | Yang dicek |
|---|---|---|
| Nilai | Rp5.729.876 | Nilai bulanan, bukan harian |
| Berlaku | 1 Januari 2026 | Tanggal mulai |
| Untuk siapa | Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun | Tidak berlaku otomatis bagi semua karyawan |
| Pedoman lain | Masa kerja 1 tahun atau lebih mengikuti struktur dan skala upah | Perusahaan wajib punya |
| Larangan | Dilarang membayar lebih rendah, dilarang menurunkan upah yang sudah lebih tinggi | Pasal 83 PP 36/2021 |
Kemnaker menerbitkan daftar UMP 2026 seluruh provinsi sebagai berkas di Satu Data. Daftar UMK 2026 tidak kami temukan di sana, jadi Keputusan Gubernur UMK dicari di situs hukum provinsi.
Kalau upah di bawah upah minimum
- Kesepakatan upah yang lebih rendah dari aturan batal demi hukum, dan pengupahan mengikuti peraturan (Pasal 88A ayat 4 dan 5).
- Pengusaha dilarang membayar di bawah upah minimum (Pasal 88E ayat 2). Ancamannya pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta (Pasal 185 ayat 1 UU 13/2003 sesudah UU 6/2023, disesuaikan UU 1/2026).
- Tidak ada penangguhan: Pasal 90 dihapus, dan Kepmenakertrans KEP.231/MEN/2003 dicabut Permenaker 23/2021.
- Pekerja dapat mengadu lewat Lapor Menaker. Pengawas ketenagakerjaan dinas provinsi memeriksa dan menetapkan kekurangan hak, termasuk upah minimum (Permenaker 11/2026 Pasal 31, sesudah diubah Permenaker 15/2026).
Kesalahan yang sering terjadi
- Menganggap upah minimum berlaku sama untuk semua karyawan, padahal pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.
- Memakai UMP padahal kabupaten/kota tempat kerja punya UMK.
- Menutup upah pokok di bawah upah minimum dengan uang kehadiran atau tunjangan tidak tetap.
- Menurunkan upah yang sudah di atas upah minimum.
- Menunggu "izin penangguhan" yang sudah tidak ada.
- Memakai rumus atau tenggat lama: α 0,10 sampai 0,30, atau UMK 30 November.
Daftar periksa untuk HR
- Kabupaten/kota tempat kerja sudah dicek: ada Keputusan Gubernur UMK atau memakai UMP.
- Sektor usaha sudah dicek terhadap UMSP atau UMSK.
- Upah tanpa tunjangan, atau upah pokok ditambah tunjangan tetap, tidak di bawah upah minimum; pola upah pokok dan tunjangan tidak tetap: upah pokok saja.
- Karyawan dengan masa kerja 1 tahun atau lebih ditempatkan pada struktur dan skala upah.
- Pengingat dipasang untuk 21 November, 25 November dan 1 Januari.
- Payroll Januari disesuaikan, termasuk batas bawah dasar iuran BPJS Kesehatan (iuran BPJS karyawan).
Informasi umum per 15 Oktober 2026, bukan nasihat hukum atau pajak. Aturan bisa berubah, jadi cek sumber resmi atau bahas situasi Anda dengan kami.
